Home / BERITA UMUM / Wali Kota Tersangka Korupsi Terakhir Kepala Daerah

Wali Kota Tersangka Korupsi Terakhir Kepala Daerah

Wali Kota Tersangka Korupsi Terakhir Kepala Daerah – Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton menaikkan panjang daftar tersangka KPK dari unsur kepala daerah. Dalam daftar itu, Anton jadi tersangka yang ke-87 selama histori berdirinya KPK.

Dalam daftar yang didapat detikcom dari KPK, sebelumnya Anton, ada nama Ahmad Hidayat Mus yang lebih dahulu diputuskan KPK jadi tersangka. Ahmad dijerat KPK karna disangka lakukan korupsi waktu menjabat jadi Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Sedang dalam pilkada serentak 2018 ini, Ahmad mencalonkan diri jadi Gubernur Maluku Utara. Daftar itu memanglah berisi beberapa tersangka yang waktu lakukan perbuatan korupsi terkait dengan jabatannya jadi kepala daerah. Oleh karenanya, nama Ya’qud Ananda Gudban yang disebut calon Wali Kota Malang tidak masuk dalam daftar itu.

Sedang, Anton yang calon Wali Kota Malang jadi posisi ke-87 karna perbuatan korupsi yang didugakan kepadanya terkait dengan jabatan terdahulunya yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018. Disamping itu, Ya’qud dijerat KPK dalam kemampuan jadi anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Nama Anton serta Ya’qud baru diumumkan KPK jadi tersangka pada Rabu (21/3) tempo hari. Keduanya diputuskan KPK jadi tersangka dengan 17 orang yang lain yang semuanya yaitu anggota DPRD Kota Malang.

Perkara yang menjerat mereka bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Ketua DPRD Malang 2014-2019 M Arief Wicaksono serta Kadis Pekerjaan Umum Malang 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Keduanya sekarang ini sudah melakukan sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

” Masalah ini tunjukkan bagaimana korupsi dikerjakan dengan massal, ” tutur Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

KPK mengatakan Anton memberi suap Rp 700 juta pada Arief lewat Jarot. Kemudian, Arief dimaksud membagikan Rp 600 juta pada beberapa anggota DPRD Malang.

Kembali masalah daftar panjang kepala daerah yang jadi tersangka KPK. Mulai sejak instansi antirasuah itu berdiri pada th. 2002, unsur kepala daerah yang dijerat KPK komplit dari Aceh hingga Papua. Anton juga menaikkan jumlah tersangka dari Jawa Timur yang semula 7 orang jadi 8 orang.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sempat mengemukakan beberapa kepala daerah yang dijerat KPK beberapa besar berkaitan suap. Diluar itu, lanjut Febri, ada juga yang tersangkut penerimaan fee project sampai pungutan liar dari puskesmas.

” Bila diliat dari ciri-khas korupsi serta dampaknya ke orang-orang daerah, korupsi yang dikerjakan kepala daerah ini butuh di perhatikan dengan serius oleh semua lembaga yang berwenang, ” kata Febri.

” Ke depan penindakan selalu diperkuat serta dengan seimbang usaha mencegah juga dikerjakan. KPK telah berjumpa juga sekian kali dengan Mendagri untuk hadapi kenyataan ini. Mudah-mudahan bisa hasilkan hal yang positif, ” tambah Febri.

Tersebut daftarnya berdasar pada lokasi (baik gubernur, wali kota, atau bupati) :

– Aceh 2 orang
– Sumatera Utara 9 orang
– Riau 5 orang
– Kepulauan Riau 2 orang
– Jambi 1 orang
– Bengkulu 2 orang
– Sumatera Selatan 6 orang
– Lampung 1 orang
– Jawa Barat 12 orang
– Jawa Tengah 6 orang
– Jawa Timur 8 orang
– Kalimantan Selatan 1 orang
– Kalimantan Tengah 1 orang
– Kalimantan Timur 6 orang
– Sulawesi Selatan 2 orang
– Sulawesi Tengah 1 orang
– Sulawesi Tenggara 4 orang
– Sulawesi Utara 5 orang
– Maluku Utara 3 orang
– Nusa Tenggara Barat 3 orang
– Nusa Tenggara Timur 2 orang
– Papua 5 orang

About admin