Home / BERITA UMUM / Tak Terbukti Bersalah, 3 Nelayan Pulau Pari Dinyatakan Bebas

Tak Terbukti Bersalah, 3 Nelayan Pulau Pari Dinyatakan Bebas

Tak Terbukti Bersalah, 3 Nelayan Pulau Pari Dinyatakan Bebas – Tiga nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam masalah pungli (Pungutan liar). Instansi Pertolongan Hukum (LBH) DKI Jakarta juga mengharap nelayan lainnya, Sulaiman dibebaskan dalam masalah penyerobotan tempat.

Nelayan yang telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ialah Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, serta Bahrudin alias Edo. Mereka didapati bebas sesudah LBH mendapatkan salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomer 242/PID.B/2018/PT.DKI tgl 5 September 2018 serta 243/PID.B/2018/PT.DKI tgl 5 September 2018.

“Mengatakan Terdakwa I serta Terdakwa II tidak dapat dibuktikan dengan resmi serta memberikan keyakinan bersalah sudah lakukan tindak pidana seperti yang didakwakan,” putus ketua majelis banding, Imam Sungudi, dalam salinan putusannya di web MA, Minggu (28/10/2018).

Ke-3 nelayan itu dipakai masalah pungli atau Pungutan liar si lokasi Pulau Pari. Mereka didakwa menarik uang sebesar Rp 5.000 dari tiap-tiap wisatawan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis enam bulan penjara pada 17 November 2017.

“Awal mulanya, mereka ditahan saat enam bulan dengan dakwaan lakukan pemerasan sama dengan Masalah 368 ayat 1 KUHP, pada pengunjung Pulau Pari,” kata pengacara publik LBH Jakarta Nelson Simamora, pada wartawan di kantornya, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Menurut Nelson, ada banyak pertimbangan majelis hakim dalam akan memutuskan bebas. Pertimbangan itu sepeti tidak ada saksi yang lihat, diperbolehkannya pengumpulan dana, dan permasalahan pengendalian lokasi wisata oleh penduduk.

“Tidak ada saksi yang lihat intimidasi kekerasan itu. Aksi pengumpulan bantuan oleh penduduk ditempat bukan pelanggaran sebab tidak ada basic hukumnya,” kata Nelson.

“Tindakan menghimpun bantuan bukan memeras atau mencari keuntungan untuk diri pribadi atau orang yang lain,” sambungnya.

Diluar itu, LBH DKI Jakarta minta Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan Sulaiman dalam masalah penyerobotan tempat. Pelapor, Pintarso Adijanto, dipandang mempunyai sertifikat yang memiliki masalah di Pulau Pari.

Nelson menyebutkan ada pendapat kriminalisasi dikerjakan oleh Polres Kepulauan Seribu. Ada banyak masyarakat yang di panggil dalam masalah sengketa Pulau Pari.

“Konsolidasi Selamarkan Pulau Pari menyarankan pada Kepolisian Resort Kepulauan Seribu untuk hentikan kriminalisasi pada nelayan Pulau Pari sesudah tiga orang dinyatakan bebas,” kata Nelson.

About admin